uu no 31 tahun 2004. bahwa perairan yang. uu no 31 tahun 2004

Status Peraturan. da ud. PMA No. 4403, LL SETNEG : 4 HLM. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Selama rentang waktu tersebut, banyak agenda penting yang dilaksanakan oleh Negara berdasarkan UU tersebut Tetapi, saat ini keberadaan UU tersebut dinilai sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-undang; Mengingat : 1. 27. Nomor. BAB I. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. Undang-undang (UU) NO. Secara umum, sasaran norma atau subjek norma adalah orang. 2004/ No. Peraturan Presiden; e. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan 2. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 47. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. 31 Tahun 1999 juncto UU No. Subjek; Jenis; Tahun; Perwakilan; Glosarium; Tematik; LINK TERKAIT. NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 31 Tahun 2004 ini memerinci di mana berlakunya undang-undang ini. 4413, LL SETNEG : 3 HLM. 27-Th2007-Ttg-Pengelolaan. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021). 5603, LL SETNEG: 38 HLM. UU No. Baca Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 60. Download : UU-No. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. 31 tahun 2004 tentang Perikanan . Phone: +62 21 - 2270 - 8910. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. 47 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU No. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-UndangSEMA Tahun 2007 Nomor 3 Petunjuk Pelaksanaan UU No. Mengubah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di. Aturan hukum. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan 2. adi. 3. Glosarium. Peraturan Perundang-undangan. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. pelaksanaan Pendidikan. Pasaman No. Selain itu membatasi juga tentang wilayah penangkapan maupun budidaya, dengan demikian UU No. Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua. 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris. Hubungan hukum yang timbul antara hukum materiil dan hukum formil tersebut adalahUU No. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Download : UU-Imigrasi 32. Undang Undang No. 5, LN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) diubah sebagai. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku. UU; PERPPU; PP; PERPRES; PERMEN; PERMENKUMHAM;. Download : UU-No. -. UU No. Undang-Undang No. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. 31/1999 jo UU No. 31 Tahun 2004 dan perubahannya di dalam UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. Judul. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. Tahun 1985 tentang Perikanan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama2004. Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. i. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU. 31 Tahun 2004 yang Diubah Dengan UU. NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 7 Tahun 1994, LN No. 4430, LL SETNEG : 15 HLM. UU No. Undang-undang (UU) No. UU No. 16uu007. METADATA PERATURAN. penundaan kewajiban pembayaran utang. TB Simatupang No. NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. Download : UU-No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan d. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XI/2013. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait putusan pernyataan pailit yang diajukan oleh Calvin Bambang Hartono, salah satu debitur bank swasta di Indonesia, PT Bank Bukopin. 39 KB. PP No. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL . NO. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejarah. uens angsentan sebaga kata ang. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 1. hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; b. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan. UU No. Peraturan Perundang-undangan. 16uu007. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No. 47. 9, TLN NO. 31 ini juga mampu mempertahankan integritas NKRI melalui pengelolaan SDI dari perairan yang ada, misalnya: UU Nomor 31 Tahun 2014 ini merupakan UU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Daerah. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] Pro. 45 tahun 2009 pasal 66 dan UU No. 154, TLN NO. Mencabut : UU No. Subjek; Jenis; Tahun;. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17. 1 Mei 2018 60 c. Tipe Dokumen. 20, LN. UU No. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan :. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 3. ; Mengingat : 1. Beranda. Memaparkan fungsi LPS untuk menjamin simpanan nasabah. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang syarat, tugas, hak, dan tanggung jawab seorang notaris di Indonesia. Undang-undang (UU) NO. Home > Peraturan > Hirarki Peraturan > Undang-Undang (UU) > 2004. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:. Undang-undang (UU) NO. Tipe Dokumen. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 4430, LL SETNEG : 15 HLM. 20 tahun. 8. 9, TLN NO. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU 45 Tahun 2009 Perubahan UU 31 Perikanan. 185 Tahun. meningkatkan ketersediaan. Sistem Jaminan Sosial Nasional - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73 mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). Dasar Hukum : a. 45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), UU No. Tahun 2009 tentang Perubahan UU no. UU ini juga berkaitan dengan UU lain tentang asuransi, hubungan industrial, jaminan sosial, dan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021). NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Status Peraturan. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 31 ayat (1) UU No. 2004/ No. UU No. 21, Pasal 22D , Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan perundang - undangan terkait korupsi diantaranya adalah UU No. Undang-undang (UU) No. Tipe Dokumen. d. Peraturan. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti; e. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahNOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 45 TAHUN 2009 PASAL 25 (1) Usaha perikanan dilaksanakan dalam (1) Pelaku usaha perikanan dalam sistem bisnis melaksanakan perikanan, meliputi praproduksi, produksi, bisnis perikanan harus memperhatikan standar pengolahan, dan pemasaran. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 64. TENTANG . 23 Tahun 2014 PP No. Judul. NOMOR 37 TAHUN 2004. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Untuk mendownload Undang-Undang No. Dengan berlakunya. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan:. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 2009/ No.